Permasalahan DPT dan Solusinya pada Pemilu 2019

SB News - (Juli 2018). Kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam pemilu tahun ini, baik pemilihan kepala daerah serentak yang baru berlangsung, Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) akan datang sepertinya akan tetap menjadi masalah pelik yang tidak bisa diselesaikan KPU selaku pelaksana.

Mulai dari daftar pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar di DPT, pemilih fiktif hingga pemilih yang tidak berhak masuk dalam daftar DPT tersebut.

KPU selaku pelaksana pemilu belum menampakkan kinerja yang maksimal untuk soal DPT ini, sehingga berpotensi kisruh DPT di Pilkada serentak akan berulang di pileg dan pilpres. Sebenarnya bagaimana seharusnya KPU menyelesaikan DPT ini. Berkaca pada pengalaman pemilu yang lalu, seingat penulis sebelum dilaksanakannya pilkada serentak sudah dilakukan coklit oleh petugas. Namun di pilkada serentak kemaren masih banyak masalah yang terjadi.

Menurut penulis ada beberapa penyebab nya;
1. Kurang profesionalnya petugas coklit dalam mendata diwilayah tugasnya. Seperti tidak terjun langsung kelapangan atau dari rumah kerumah pada wilayah yang telah ditentukan, tidak mendata ulang langsung ke masyarakat yang tidak ada ditempat, dan lain lain.
2. Kurangnya pengawasan penyelenggara pemilu dan panwas terhadap petugas coklit dan struktur yang berkompeten.
3. Kesalahan petugas pengentri data yang sudah di coklit. Bisa ditingkat PPS, PPK maupun struktur diatasnya.
4. Kurangnya sosialisasi/ kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi Daftar Pemilih Sementara yang telah diletakkan di tempat tempat umum yang ditentukan. Masyarakat kebanyakan komplin setelah di tetapkannya DPT bahkan menjelang hari pemilihan.

Pada minggu pertama dibulan juli ini PPS sudah mulai bekerja mengevaluasi DPS/ data pada pemilu sebelumnya. Menurut penulis, untuk meminimalisir kesalahan pada DPT hendaknya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan.
1. PPS dan struktur nya mendata ulang lagi dari rumah kerumah yang bermasalah untuk memastikan kevalidan data dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal.
2. PPS dan strukturnya berdasarkan catatan - catatan permasalahan DPT memperbaiki kesalahan yang ada.
3. Dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap pengentrian perubahan data disetiap jenjang.
4. Melaksanakan Integritas dan profesionalitas panitia penyelenggara pemilu setiap jenjang terhadap tugas dan fungsinya masing - masing berdasarkan SOP yang ada.

Demikianlah ulasan sedikit dari saya mengenai Permasalahan DPT dan Solusinya. Mudah - mudahan kedepan permasalahan DPT dapat di minimalisir. Proses pemilu baik akan menghasilkan kebaikan pula.

Penulis; Sarwo Edi Subowo, S.Pd
Ketua Gerakan Masyarakan Sukseskan Pemilu
Kabupaten Serdang Bedagai

Tweet